Tentang Pusdalops PB BPBD Kab. Tasikmalaya

Written by Super Admin Read 181 times Published in Berita

Pusdalops PB Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kab.Tasikmalaya  Mempunyai Peran dan Fungsi sebagai berikut : 


SIPP DAN SP4N-LAPOR!, TRANSFORMASI DIGITAL HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Written by Super Admin Read 351 times Published in Berita

BADUNG – Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan tranformasi pelayanan publik secara digital. Hal ini dilakukan dengan membangun Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) LAPOR!.  “Kementerian PANRB melalui Kedeputian Bidang Pelayanan Publik telah memulai kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital,” ujar Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Devi Anantha saat membuka kegiatan pendampingan intensif pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Kab. Badung, Bali, Senin (08/04).

Pelatihan instalasi dan pengelolaan Website SKPD - Diskominfo

Written by Super Admin Read 153 times Published in Berita

Kegiatan Pelatihan instalasi dan pengelolaan Website SKPD bertempat di Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya 

WUJUDKAN SMART ASN MELALUI PENGEMBANGAN SDM

Written by Super Admin Read 304 times Published in Berita

JAKARTA - Untuk menghadapi perubahan dunia serta sebagai upaya mengahadapi revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat menjadi pembicara dalam acara Konsorsium Pengembangan Organisasi dan Multistakeholder di bidang SDM, di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (04/04). “Peningkatan kualitas SDM yang mewakili perubahan tidak boleh stagnan, harus setara dengan perkembangan zaman, atau bahkan berkembang melampaui skilldan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan modern di masa mendatang,” katanya. Dijelaskan bahwa pihaknya berupaya membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah Smart ASN guna menyangga arah tata kelola negara dan pemerintah Indonesia dimasa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perencanaan ASN yang mengacu pada core business instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Literasi Digital ala Milenial, Kominfo Rilis “Lambe Hoax”

Written by Super Admin Read 139 times Published in Berita

Akun Instagram @lambeturah banyak digandrungi oleh generasi milenial, baik mereka yang pro maupun kontra. Mengikuti tren tersebut, Kementerian Kominfo merilis program Lambe Hoaks dalam upaya memberikan literasi digital pemberantasan konten-konten hoaks. “Lambe Hoaks akan ditayangkan rutin setiap minggu melalui saluran media utama GPR TV dan akun resmi media sosial Kemkominfo yaitu Youtube KemkominfoTV, Instagram @kemenkominfo, Twitter @kemkominfo, dan Laman Facebook Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu di Jakarta, Kamis (24/01/2019).

NETRALITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN ASN HARGA MATI

Written by Super Admin Read 201 times Published in Berita

MEDAN - Selain penegakan disiplin, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat ditawar lagi, terlebih menjelang pilpres dan pemilu legislatif serentak tanggal 17 April 2019 mendatang. Pasalnya, dampak dari ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara serta masyarakat penerima layanan. Sebaliknya, ASN yang netral justru menjamin demokrasi yang sehat dan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil (luber jurdil)," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji saat mewakili Menteri PANRB Syafruddin membuka Sosialisasi Pembinaan Netralitas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur di Medan, Kamis (04/04). Dalam acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari 14 provinsi, kabupaten, kota se-Sumatera, sebagian Jawa dan NTT ini, Atmaji mengingatkan bahwa netralitas ASN sudah jelas diatur peraturan perundangan dan etik.

Follow Us